PANGKALPINANG,INDERAPOST — Gemerlap lampu kafe modern dan wangi biji kopi sangrai di jantung Kota Pangkalpinang mendadak tercoreng oleh aksi premanisme jalanan yang memalukan. Ruang publik yang semestinya menjadi etalase peradaban kaum urban di Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi panggung kekerasan fisik barbar.
Seorang pemuda babak belur, sementara seorang figur pengurus operasional kafe berinisial “Acan” kini berada tepat di bidikan penegak hukum atas dugaan penganiayaan terencana.
Tindakan main hakim sendiri tersebut bukan lagi sekadar rumor tongkrongan malam. Kasus ini resmi teregister dalam dokumen hukum berkekuatan resmi melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/729/X/2026/SPKT/POLRESTA PANGKAL PINANG/POLDA BANGKA BELITUNG, yang dilaporkan pada Jumat malam, 16 Oktober 2026.
Kronologi Berdarah di Pelataran Parkir
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang diterbitkan Satuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Pangkalpinang, peristiwa intimidatif tersebut bermula sekitar pukul 19.50 WIB di area parkir Fest Kopi PGK, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.
Korban, Rolandio (24), seorang pegawai Indomaret Riau silip asal Bangka Tengah, kala itu hanya berniat menyapa dan berbincang santai dengan petugas juru parkir di lokasi kejadian. Namun, ruang dialog mendadak terputus oleh serbuan brutal. Tanpa adu argumen yang masuk akal, seorang pria yang diidentifikasi oleh para saksi lapangan sebagai oknum pengurus kafe berinisial Acan, mendadak merangsek maju dan melancarkan serangan membabi buta.
Tamparan keras mendarat telak di kepala bagian kiri korban, disusul hujan hantaman kepalan tangan ke arah wajah sebanyak tiga kali. Tidak berhenti pada bogem mentah yang meremukkan wajah korban hingga menderita luka memar serius, terduga pelaku bertindak kian beringas: mencoba menyeret korban secara paksa ke area dalam bangunan kafe.
”Korban mendatangi parkiran dan mengobrol dengan petugas parkir. Namun tiba-tiba seseorang langsung menyerang dengan menampar kepala kiri dan memukul wajah sebanyak tiga kali hingga memar. Pelaku bahkan hendak menarik korban ke dalam kafe sebelum akhirnya dilerai,” bunyi petikan resmi uraian kejadian pada dokumen laporan polisi yang ditandatangani oleh Pamapta II SPKT Polresta Pangkalpinang, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Febriansyah.
Aksi penyeretan yang diduga sebagai upaya intimidasi lebih jauh di ruang tertutup tersebut beruntung digagalkan oleh reaksi cepat sejumlah rekan korban dan orang-orang di sekitar lokasi yang melerai pertikaian tak seimbang itu.
Ancaman Penjara Menanti Oknum ‘Acan’
Tindakan arogan yang dipertontonkan di area komersial publik ini membawa konsekuensi hukum fatal. Laporan kepolisian secara lugas membidik pelaku dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Tindak Pidana Penganiayaan.
Pakar hukum pidana menilai, tindakan penyerangan fisik yang dilanjutkan dengan upaya penyeretan paksa dapat memperberat kualifikasi delik yang disangkakan penyidik:
Pasal 466 UU 1/2023 (Penganiayaan): Mengancam pelaku kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan pidana penjara.
Potensi Delik Perampasan Kemerdekaan (Pasal 447 KUHP / Ex-Pasal 333 KUHP Lama): Manuver oknum yang berupaya menyeret paksa korban ke dalam ruangan tertutup di bawah ancaman fisik memenuhi unsur pidana perbuatan melawan hukum memaksa orang lain serta membatasi kebebasan fisik korban.
Jika dalam pengembangan penyidikan terbukti adanya keterlibatan pihak lain atau pengerahan massa di bawah instruksi pengurus kafe, jerat hukum dapat berkembang ke arah Pasal 262 UU 1/2023 (Kekerasan secara bersama-sama di muka umum / Ex-Pasal 170 KUHP).
”Hukum tidak boleh tunduk pada arogansi pengelola usaha atau siapa pun yang merasa kebal hukum di balik kedok pengurus tempat hiburan. Menyerang orang di ruang terbuka, lalu berupaya menyeretnya ke dalam domain tertutup miliknya, adalah perilaku premanisme nyata yang wajib diganjar hukuman badan maksimal,” tegas salah seorang praktisi hukum di Kepulauan Bangka Belitung saat dimintai tanggapan.
Menelisik Legalitas dan Ancaman Penutupan Fest Kopi PGK
Kasus ini tidak hanya meletakkan leher oknum Acan di ujung pedang pidana, melainkan juga menelanjangi tanggung jawab hukum korporasi atau badan usaha Fest Kopi PGK.
Secara hukum administrasi negara dan perizinan berusaha berbasis risiko:
Pelanggaran Ketertiban Umum: Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tempat usaha yang menjadi lokasi tindak kekerasan berulang atau melibatkan unsur manajemennya dalam tindak pidana terancam sanksi administratif berat.
Pembekuan hingga Pencabutan NIB: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah daerah bersama Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki dasar yuridis mutlak untuk melakukan audit kepatuhan, menyegel operasional, hingga mencabut Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tempat usaha terbukti tidak memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat atau menjalankan operasional secara ilegal.
Publik kini mendesak otoritas Kota Pangkalpinang tidak tinggal diam melihat ruang publik dinodai aksi main hakim sendiri oleh pengelola kafe.
Uji Verifikasi dan Asas Berimbang (Cover Both Sides)
Menegakkan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tim redaksi terus melakukan penelusuran independen:
Aparat Penegak Hukum: Pihak Polresta Pangkalpinang mengonfirmasi bahwa berkas laporan bernomor LP/B/729/X/2026 telah diterima di SPKT dan saat ini sedang dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk tahap penyelidikan (lidik), pemeriksaan saksi-saksi di TKP, serta pengumpulan alat bukti rekaman CCTV parkiran.
Klarifikasi Pihak Terlapor / Fest Kopi PGK: Hingga naskah investigasi ini diturunkan, redaksi terus berupaya menghubungi inisial Acan serta manajemen resmi Fest Kopi PGK guna memperoleh hak jawab dan klarifikasi resmi terkait motif pemukulan serta insiden penyeretan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka penuh sesuai koridor hukum pers nasional.
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi aparat penegak hukum di Bangka Belitung: apakah hukum bertaring tajam menindak arogansi pengurus kafe, ataukah aroma premanisme dibiarkan menguap begitu saja bersama cangkir-cangkir kopi di Jalan Sudirman Redaksi akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas ke meja hijau.(YDA)
